Bandung
Wednesday, December 27, 2006

Sejarah Sunda

Sedikit Sejarah

Sejarah "Sunda" yang dimaksud di sini bersifat umum berdasarkan data atau tulisan terbatas yang digunakan. Menurut data dan penelitian arkeologis, Tanah Sunda telah dihuni oleh masyarakat Sunda secara sosial sejak lama sebelum Tarikh Masehi. Situs Purbakala di Ciampea (Bogor), Kelapa Dua (Jakarta), Dataran Tinggi (Bandung) dan Cangkuang (Garut) memberi bukti dan informasi bahwa lokasi - lokasi tersebut telah ditempati oleh kelompok masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan organisasi sosial, sistem mata pencaharian, pola pemukiman dan lain sebagainya sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat betapapun sederhananya.

Era sejarah di Tanah Sunda baru mulai pada pertengahan abad ke-5 seiring dengan dibuatnya dokumen tertulis berupa beberapa buah prasasti yang dipahat batu dengan menggunakan bahasa Sangsekerta dan Aksara Pallawa. Prasasti - prasasti itu yang diketemukan di Ciaruteun daerah Bogor, Bekasi dan Pandeglang dibuat zaman kerajaan Tarumanegara dengan salah seorang rajanya bernama Purnawarman dan Ibukotanya terletak di Bekasi sekarang. Pada masa itu sampai abad ke-7, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, agama Hindu sebagai agama resmi negara, sistem kasta berbentuk stratifikasi sosial dan hubungan antar negara telah mulai terwujud walaupun masih dalam tahap awal dan terbatas.

Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, India dan China merupakan negeri luar yang menjalin hubungan dengan kerajaan Tarumanegara, tetapi kebudayaan Hindu dari India yang dominan dan berpengaruh di sini. Kerajaan Sunda baru muncul pada abad ke-8 sebagai lanjutan atau penerus Kerajaan Tarumanegara, pusat kerajaannya berada sekitar Bogor sekarang. Paling tidak ada tiga macam sumber yang menyebut Sunda sebagai nama kerajaan, pertama dua buah prasasti (Bogor dan Sukabumi). kedua beberapa buah naskah lama (Carita Parahiyangan, Sanghiyang siksa kendang karesian). Ibu kota kerajaan Sunda di namai Pakuan Padjadjaran.

Dalam tradisi lisan dan Naskah sesudah Abad ke-17, Pakuan biasa disebut untuk nama Ibu kota sedangkan Padjadjaran untuk menyebutkan kerajaan. Kerajaan ini hidup kira-kira 6 abad, karena runtuh sekitar tahun 1579. Pernah mengalami masa kejayaan antara lain ditandai dengan luas wilayah yang meliputi seluruh Tatar Sunda, kesejahteraan rakyat tinggi, keamanan stabil, hubungan dengan dunia luar (Majapahit, Portugis, Sriwijaya) berjalan baik. Dikenal ada dua raja termasyhur kebesarannya (Prabu Niskala Wastu Kancana dan Sri Baduga Maharaja). Ibu kotanya pernah berada di Kawali, Galuh. Pada masa pemerintahan Prabu Maharaja (1350-1352) terjadi konflik dengan Majapahit, karena masalah pernikahan putri Sunda dengan raja Majapahit Hayam Wuruk.

Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521), dan putranya, Prabu Surawisesa (1521-1535) terjalin hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan antara kerajaan Padjadjaran dengan Portugis yang berkedudukan di Malaka. Dari kerajaan ini dihasilkan beras dan lada yang bisa diekspor. Kota Pelabuhan yang besar antara lain Banten, Sunda Kelapa (Jakarta sekarang) dan Cirebon, sistem ladang merupakan cara bertani rakyatnya. Ada jalan raya darat yang menghubungkan Ibukota kerajaan dengan Banten disebelah barat, Kelapa disebelah utara, serta Cirebon dan Galuh disebelah timur. Dari daerah pedalaman ke pesisir utara dihubungkan dengan jalur lalu lintas sungai dan jalan menyusuri pantai.

Pedagang Islam sudah berdatangan ke kota - kota pelabuhan Kerajaan Sunda untuk berdagang dan memperkenalkan ajaran Islam. Lama kelamaan para pedagang Islam bermukim di kota - kota pelabuhan Sunda, terutama di Banten, Karawang dan Cirebon kemudian penduduk setempat banyak yang menganut Agama Islam. Berkat dukungan Kesultanan Demak berdirilah kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten yang dalam perkembangan selanjutnya mendesak kekuasaan kerajaan Sunda sampai akhirnya menumbangkan sama sekali (5179). Sementara di daerah pesisir berkembang kekuasaan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Sedangkan di daerah pedalaman muncul kabupaten - kabupaten yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu : Sumedang, Galuh, Sukapura, Limbangan, Parakanmuncung, Bandung, Batulayang dan Cianjur.

Periode selajutnya (sejak abad ke-17) Sejarah Sunda mengalami babak baru, karena dari arah pesisir utara di Jayakarta (Batavia) masuk kekuasaan Kompeni Belanda (sejak 1610) dan dari arah pedalaman sebelah timur kekuasaan Mataram (sejak 1625). Secara perlahan - lahan tapi pasti akhirnya seluruh Tanah Sunda jatuh ke genggaman kekuasaan Belanda (sejak awal abad ke-19) karena itu mulailah zaman kekuasaan kolonial Hindia Belanda.

Tanah Sunda yang subur dan orang - orang yang rajin bekerja menjadikan pengeksploitasian tersebut sangat mengutungkan penguasa kolonial Belanda sehingga membawa kemakmuran yang luar biasa bagi mereka yang tinggal disini dan yang berada di tanah leluhurnya (Belanda). Sebaliknya rakyat pribumi tidak mengecap keuntungan yang setimpal dengan tenaga dan jasa yang diberikan, bahkan banyak yang hidupnya menderita, kecuali sekelompok masyarakat kecil yang dekat dan kerjasama dengan penguasa kolonial yang biasa disebut kaum Menak.

Pada sisi lain masuknya penjajahan itu menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan penentangan sebagian masyarakat. Di bawah beberapa pemimpinnya timbulah serangkaian perlawanan dan pemberontakan rakyat, seperti yang dipimpin oleh Dipati Ukur di Priangan (1628 - 1632), Sultan Ageng Tirtayasa dan pangeran Purbaya di Banten (1659 - 1683), Prawatasari di Priangan (1705 - 1708), Kiai Tapa dan Bagus Buang di Banten (1750 - 1752), Bagus Rangin (1802 - 1818), Kiai Hasan Maulani di Kuningan (1842), Kiai Washid di Banten (1888), Kiai Hasan Arif di Garut (1918).

Ketidakpuasan masyarakat terus berlanjut, walaupun penguasa kolonial mengupayakan perbaikan kehidupan masyarakat melalui program pendidikan, pertanian, perkreditan dan juga menerapkan sistem ekonomi bagi Pemerintahan Pribumi. Sejak awal abad ke-20 muncul gerakan penentang sosial dan organisasi politik seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Paguyuban Pasundan dan Partai Nasional Indonesia.

Melalui pendudukan Militer Jepang (1942 - 1945) yang mengakhiri kekuasaan kolonial Hindia Belanda (menyerah di Kalijati, Subang tanggal 8 Maret 1942) dan menumbuhkan keberanian di kalangan orang pribumi untuk melawan kekuasaan asing dan memberikan bekal keterampilan perang pada tahun 1945 masyarakat Sunda, umumnya masyarakat Indonesia berhasil mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Sejak itu masyarakat dan Tanah Sunda berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia.

Secara historis Propinsi Jawa Barat yang dibentuk berlandaskan Undang - undang No. 11 Tahun 1950 dengan Bandung sebagai ibukotanya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang - undang Dasar 1945, Undang - undang No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan peraturan perundangan lainnya, dan dalam perkembangan terakhir dengan berlakunya Undang - undang No. 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah.

Dengan terbentuknya Propinsi Banten pada bulan Nopember tahun 2000, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten, yaitu Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan 9 Kota, yaitu Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.